| Abstrak
|
: |
Dalam setiap negara selalu terdapat semacam dikotomi (pembagian menjadi dua), yaitu pertama dari segi kepenting antara rakyat (warga masyarakat pada umumnya) dan kedua dari segi penguasa negara (para pejabat dan petugas negara pada umumnya). Dengan pertimbangan tersebut, maka untuk mencegah konflik dan adanya dikotomi, maka lahirnya asas negara hukum (rechtssaat). Sesuai dengan perubahan dalam kehidupan bernegara, maka perumusan yuridis mengenai negara hukum klasik dalam abad ke-19 tersebut juga ditinjau kembali dan dirumuskan sesuai dengan tuntutan abad ke-20, yang mengarah konsep negara wekfare state (negara kesejahteraan). Dalam setiap negara moderen (welfare state) banyak sekali campur tangan penguasa negara kedalam bidang kehidupan masyarakat sehari-hari, anatra lain: (a) campur tangan di bidang politik, (b) dalam bidang ekonomi, (c) dalam bidang sosial budaya: kehidupan keluarga, perkawinan, perhimpunan, hiburan, keseniaan, olahraga, dan sebagainya (d) dalam bidang agama dan kepercayaan, dan bidang teknologi. |
