| Abstrak
|
: |
Masalah pengaturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah masalah setiap orang yang pernah atau sedang menjadi debitor dan kreditor. Setiap orang tidak terbatas sebagai pengusaha, bukan pengusaha, pedagang, bukan pedagang, badan hukum, bukan badan hukum, termasuk orang perorangan bahkan harta warisan dapat dinyatakan pailit. Pihak yang dapat dimohonkan pailit adalah debitor. Oleh karena itu, dalam peraturan perundang-undangan harus terdapat definisi yang tepat mengenai debitor yang dimaksud, sehingga memudahkan dalam penyelesaian kasus-kasus melalui pengadilan. Hal ini berkaitan pula dengan pengertian tang dan piutang. Rumusan dimaksud tidak ada dalam peraturan perundang-undangan sebelum undang-undang no.37 tahun 2004. Undang-undang yang disebut terakhir ini memberikan beberapa pengertian yang penting yang berkaitan dengan masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga dapat dikatan merupakan suatu perbaikan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. |
