Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Negeri Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa kolonial. Bahkan kitab undang-undang hukum perdata (KUH Per) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemah dari Burgelijk Wetboek (atau disingkat dengan BW) yang berlaku di Negeri Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan asas konkordansi. BW dibentuk pada masa Pemerintahan Hidia Belanda dan mulai berlaku sejak tahun 1848. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari Hukum Perdata yang berlaku di Perancis dengan dengan beberapa penyesuain.
