| Abstrak
|
: |
Pembaharuan hukum pidana di Indonesia saat ini merupakan kebutuhan yang mendesak. Sebab, KUHP (WvS/Wetboek van Strafrecht) yang dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan UU No. 1/1946 jo. UU No. 73/1958 dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia. Selain itu, persoalan yang bersifat mendasar menyangkut heterogenitas kultur (budaya) serta pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia, belum disentuh oleh Hukum Pidana kita.
Diakui atau tidak, KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia saat ini merupakan warisan zaman kolonial dan berasal dari keluarga/sistem hukum kontinental (civil law sistem) yang lebih menonjolkan paham individualism, lliberalism dan individual right. Sehingga, tidak heran jika kemudian banyak penyelesaian hukum pidana dalam konteks tindak pidana adat gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Oleh karena itu, menggali nilai-nilai budaya untuk diangkat ke permukaan dalam rangka usaha pembentukan hukum (pidana) yang berwawasan budaya mempunyai urgensi tinggi, salah satunya dengan perumusan sanksi adat dalam hukum pidana. Harapannya, hukum pidana positif di Indonesia dapat memenuhi rasa keadilan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat adat.
Selain mengkaji plus-minus penerapan sanksi adat selama ini, buku ini juga menawarkan prospek kebijakan hukum pidana adat di masa depan untuk mengakomodir sanksi adat dalam penyelesaian kasus tindak pidana adat. Buku ini patut dibaca oleh kalangan akademisi, teoritis, praktisi, dan siapapun yang ingin melihat eksistensi dan potensi sanksi adat dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional. |
